Peringatan HUT PGRI Nasional

Presiden Akan Hadiri Peringatan Hari Guru Nasional 2011

11/23/2011

Jakarta --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)  akan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2011 dan Hari Ulang Tahun ke-66 PGRI.  Puncak peringatan tersebut akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para ketua lembaga tinggi negara, dan sekitar 4.500 guru dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Presiden akan menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan bidang Pendidikan kepada gubernur dan bupati/wali kota yang berkomitmen tinggi dalam pembangunan pendidikan,” ujar Syawal Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, pada jumpa pers di Gedung D Kemdikbud, Rabu, (23/11). Komitmen kepala daerah itu khususnya dalam peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Presiden juga akan menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan kepada guru, kepala sekolah, penilik, pengawas, dan pamong berprestasi dan berdedikasi luar biasa.

Hari Guru Nasional (HGN) diperingati setiap 25 November. Tahun ini, peringatan HGN mengambil tema “Meningkatkan Peran Strategis Guru untuk Membangun Karakter Bangsa”, dengan subtema “Peningkatan Kinerja Guru untuk Pendidikan Bermutu”.

Tema yang diambil ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan komitmen guru terhadap budaya mutu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, juga agar dapat meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat bagi anak bangsa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu. Puncak peringatan HGN 2011 akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Rabu, 30 November 2011.

Syawal  menjelaskan, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi guru adalah dengan menyediakan beasiswa untuk guru yang belum menyandang gelar S1. Sementara untuk distribusi atau pemerataan guru di daerah-daerah, salah satu hambatannya adalah otonomi daerah.  “Pendidikan sekarang menjadi urusan otonomi daerah, sehingga distribusi guru cukup sulit. Tapi kita tidak akan menyerah begitu saja. Ada Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan koordinasi,” ujarnya.

Selain diselenggarakan di tingkat nasional, peringatan HGN 2011 juga diselenggarakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah, antara lain diisi dengan kegiatan forum ilmiah guru, seminar peningkatan profesionalisme guru, juga pekan olah raga dan seni guru.

Selain Syawal, hadir dalam jumpa pers tadi siang adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto; Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad; dan Ketua PB PGRI, Sulistyo. (lian)http://kemdiknas.go.id/kemdiknas/berita/129

Nilai-nilai Kepahlawanan harus diterapkan disekolah

Sekolah Harus Tanamkan Nilai Kepahlawanan Kepada Siswa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Nilai-nilai kepahlawanan, seperti nilai rela berkorban, cinta tanah air, kerja keras, keteladanan, kejujuran, demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab harus diintegrasikan dalam pendidikan karakter. Setiap mata pelajaran di sekolah bisa menjadi sarana penanaman nilai-nilai kepahlawanan tersebut, terutama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), Sejarah, Ilmu-ilmu sosial, dan Bahasa Indonesia.

Melalui proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran itulah, nilai-nilai tersebut bisa ditanamkan.

“Penanaman nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi model pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter melalui nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi tujuan dari proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Selama ini, pendidikan karakter seolah-olah hanya menjadi jargon semu pemerintah saja.” Ujar Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar dalam pers rilisnya, Kamis(10/11/2011).

Akan tetapi pada kenyataannya, lanjut Raihan, pemerintah justru lebih memprioritaskan pada pencapaian aspek kognitif saja. Akibatnya, nilai-nilai kepahlawanan tersebut mengalami erosi dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada lagi nilai-nilai keteladanan yang lahir dari pemimpin bangsa. Padahal, bangsa ini memiliki sejarah kepahlawanan yang gemilang yang patut diteladani oleh generasi sekarang.

“Seharusnya, pendidikan karakter menjadi intisari dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelasnya.

Oleh karena itu, Raihan mendesak Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah orientasi kebijakannya dari yang semula berorientasi pada pencapaian nilai berupa angka-angka menjadi pencapaian nilai-nilai berkarakter. Apalagi, sektor kebudayaan telah menjadi bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan nasional kita.

“Momentum hari Pahlawan 10 November ini, seharusnya tidak hanya dijadikan seremoni dan jargon pemerintah belaka. Pemerintah harus betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai karakter kepahlawanan tersebut dalam kebijakan sistem pendidikan nasional kita.”pungkasnya.

http://id.berita.yahoo.com/sekolah-harus-tanamkan-nilai-kepahlawanan-kepada-siswa-032121206.html