BERUSAHA DAN BERDO'A KUNCI SUKSES CITA - CITA SEMOGA KALIAN MENJADI PENERUS BANGSAPEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI SMPN 21 TANGERANG LEBIH EFEKTIF DAN TERMOTIVASI WELCOME TO SMP NEGERI 21 TANGERANG

Selasa, 06 Desember 2011

PERAYAAN HUT PGRI KE-66 TK. KECAMATAN BENDA


Perayaan Hari Ulang Tahun PGRI ke-66 tingkat Kecamatan Benda Tahun 2011 dilaksanakan di Lapangan SMP Negeri 21 Tangerang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah H. Maryono Hasan, AP, M. Si yang merupakan Camat Benda Kota Tangerang.
Camat Benda dalam sambutannya mengatakan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lahir dari kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan para Guru, dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menjiwai dan mendasari terlaksananya Kongres Guru di Indonesia, para guru bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tujuan mempersatukan dan memperjuangkan kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan mempertinggi  tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan azas kerakyatan, membela hak dan nasib buruh pada umumnya dan nasib guru pada khususnya.
Kita Patut bersyukur bahwa keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 yang telah menetapkan Hari Guru Nasional tanggal 25 November dan juga merupakan hari lahir PGRI. Penetapan tanggal 25 November  sebagai hari Guru Nasional , bukanlah satu kebetulan , PGRI lahir sebagai organisasi Profesi dengan semangat mencerdaskan Rakyat Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Camat Benda bahwa jadi guru tidak gampang, jadi guru butuh sebuah perjuangan dan keikhlasan. Kalau hanya perjuangan dan berlatar belakang pendidikan saja, banyak orang yang berjuang menjadi tenaga pengajar, juga melakukan hal di bidang yang sama keikhlasan tidak semua orang mengalaminya.

Kegiatan Ulangan Umum semester ganjil TP 2011/2012


SMP Negeri 21 Tangerang akan mengadakan Kegiatan Ulangan Umum Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2011/2012, kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 1 mingggu dimulai tanggal 5 Desember s/d 10 Desember 2011 yang dilaksanakan oleh seluruh siswa sekolah SMP Negeri dan Swasta se-Kota Tangerang.
Ketua Panitia Pelaksana Ulangan Umum SMPN 21 Tangerang Hj. Umi Rusdah, S. Pd mengatakan bahwa kegiatan ini di ikuti oleh ± 1.395 Siswa dan dibagi menjadi 34 Ruang yang dilaksanakan pada pagi hari sebanyak 18 Ruang yang terdiri dari kelas 8 (A-H) dan kelas 9 dengan jumlah peserta  749 Siswa, dan yang Siang Hari sebanyak 16 Ruang yang terdiri dari kelas 8 (I-L) dan kelas 7 dengan jumlah peserta  646  Siswa.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan Proses Evaluasi dan penilaian siswa dan Ulangan Umum Semester Ganjil merupakan salah satu evaluasi yang bersifat rutin dan kegiatan ini merupakan tolok ukur bagi kemajuan belajar siswa dalam proses belajar mengajar. dan juga untuk mengetahui sejauh mana daya serap yang dicapai siswa dalam waktu tertentu guna menjadi masukan untuk menentukan nilai raport dan perbaikan strategi belajar-mengajar di waktu yang akan datang kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Kalender Pendidikan dan Insya Allah Pembagian Raport akan dilaksanakan pada akhir Bulan ini tanggal 23 Desember 2011.

Rabu, 23 November 2011

Peringatan HUT PGRI Nasional

Presiden Akan Hadiri Peringatan Hari Guru Nasional 2011

11/23/2011
Jakarta --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)  akan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2011 dan Hari Ulang Tahun ke-66 PGRI.  Puncak peringatan tersebut akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para ketua lembaga tinggi negara, dan sekitar 4.500 guru dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Presiden akan menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan bidang Pendidikan kepada gubernur dan bupati/wali kota yang berkomitmen tinggi dalam pembangunan pendidikan,” ujar Syawal Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, pada jumpa pers di Gedung D Kemdikbud, Rabu, (23/11). Komitmen kepala daerah itu khususnya dalam peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Presiden juga akan menyerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pendidikan kepada guru, kepala sekolah, penilik, pengawas, dan pamong berprestasi dan berdedikasi luar biasa.
Hari Guru Nasional (HGN) diperingati setiap 25 November. Tahun ini, peringatan HGN mengambil tema “Meningkatkan Peran Strategis Guru untuk Membangun Karakter Bangsa”, dengan subtema “Peningkatan Kinerja Guru untuk Pendidikan Bermutu”.
Tema yang diambil ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan komitmen guru terhadap budaya mutu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, juga agar dapat meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat bagi anak bangsa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu. Puncak peringatan HGN 2011 akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Rabu, 30 November 2011.
Syawal  menjelaskan, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi guru adalah dengan menyediakan beasiswa untuk guru yang belum menyandang gelar S1. Sementara untuk distribusi atau pemerataan guru di daerah-daerah, salah satu hambatannya adalah otonomi daerah.  “Pendidikan sekarang menjadi urusan otonomi daerah, sehingga distribusi guru cukup sulit. Tapi kita tidak akan menyerah begitu saja. Ada Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan koordinasi,” ujarnya.
Selain diselenggarakan di tingkat nasional, peringatan HGN 2011 juga diselenggarakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah, antara lain diisi dengan kegiatan forum ilmiah guru, seminar peningkatan profesionalisme guru, juga pekan olah raga dan seni guru.
Selain Syawal, hadir dalam jumpa pers tadi siang adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto; Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad; dan Ketua PB PGRI, Sulistyo. (lian)http://kemdiknas.go.id/kemdiknas/berita/129

Rabu, 09 November 2011

Nilai-nilai Kepahlawanan harus diterapkan disekolah

Sekolah Harus Tanamkan Nilai Kepahlawanan Kepada Siswa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Nilai-nilai kepahlawanan, seperti nilai rela berkorban, cinta tanah air, kerja keras, keteladanan, kejujuran, demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab harus diintegrasikan dalam pendidikan karakter. Setiap mata pelajaran di sekolah bisa menjadi sarana penanaman nilai-nilai kepahlawanan tersebut, terutama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), Sejarah, Ilmu-ilmu sosial, dan Bahasa Indonesia.

Melalui proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran itulah, nilai-nilai tersebut bisa ditanamkan.

“Penanaman nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi model pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter melalui nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi tujuan dari proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Selama ini, pendidikan karakter seolah-olah hanya menjadi jargon semu pemerintah saja.” Ujar Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar dalam pers rilisnya, Kamis(10/11/2011).

Akan tetapi pada kenyataannya, lanjut Raihan, pemerintah justru lebih memprioritaskan pada pencapaian aspek kognitif saja. Akibatnya, nilai-nilai kepahlawanan tersebut mengalami erosi dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada lagi nilai-nilai keteladanan yang lahir dari pemimpin bangsa. Padahal, bangsa ini memiliki sejarah kepahlawanan yang gemilang yang patut diteladani oleh generasi sekarang.

“Seharusnya, pendidikan karakter menjadi intisari dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelasnya.

Oleh karena itu, Raihan mendesak Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah orientasi kebijakannya dari yang semula berorientasi pada pencapaian nilai berupa angka-angka menjadi pencapaian nilai-nilai berkarakter. Apalagi, sektor kebudayaan telah menjadi bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan nasional kita.

“Momentum hari Pahlawan 10 November ini, seharusnya tidak hanya dijadikan seremoni dan jargon pemerintah belaka. Pemerintah harus betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai karakter kepahlawanan tersebut dalam kebijakan sistem pendidikan nasional kita.”pungkasnya.

http://id.berita.yahoo.com/sekolah-harus-tanamkan-nilai-kepahlawanan-kepada-siswa-032121206.html

Kamis, 20 Oktober 2011

Turut Berduka Cita .........

Keluarga Besar SMPN 21 Tangerang mengucapkan Turut berduka Cita Atas Meninggalnya :
Ibu Hj. Eem Suhaemi Ibunda Bapak Ahmad Sutami, S. Ag,
pada Hari Kamis, Pukul 01.00 Wib

Semoga Almarhumah diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Amiiiin Ya Robbal Alamin...

Kegiatan Ekskul Libur

Sehubungan dengan adanya pelaksaanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah Provinsi Banten yang dilaksanakan pada hari Sabu, tangggal 22 Oktober 2011.
Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh Siswa bahwa Semua kegiatan Sekolah termasuk kegiatan Ekstra Kulikuler untuk Hari Sabtu dan Minggu Tanggal 22 dan 23 Oktober 2011 diliburkan.
Demikian Harap maklum

Senin, 19 September 2011

Pengangkatan Tenaga Honorer Tidak Mengganggu Moratorium Penerimaan CPNS

Selasa, 20 September 2011 15:56

Jakarta-Humas BKN, Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak mengganggu jalannya moratorium penerimaan CPNS. Hal ini berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat saat menerima anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan di Ruang Data lantai 2 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (20/9). Selain Kabag Humas, pejabat BKN yang melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Magetan adalah: Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perencanaan Formasi Pegawai Badi Mulyono, Kasubdit Perundang-undangan I Tri Priyo Sudarmanto, dan Kepala Seksi (Kasi) Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai A Susilowati. Dalam audiensi ini DPRD Kabupaten Magetan menanyakan permasalahan tenaga honorer dan moratorium penerimaan CPNS.






Kabag Humas Tumpak Hutabarat (kedua dari kanan) beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Magetan didampingi Kasubdit Perundang-undangan I Tri Priyo Sudarmanto (paling kanan), Kasubdit Perencanaan Formasi Pegawai Badi Mulyono (kedua dari kiri), dan Kasi Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai A Susilowati

Kabag Humas lebih jauh menjelaskan perlunya tiap instansi melakukan penataan pegawai . Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak diimplementasikan. Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Jika kebutuhan PNS di suatu daerah telah memadai, diterapkan prinsip zero growth atau pun minus growth.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Perencanaan Formasi Pegawai Badi Mulyono menjelaskan bahwa walaupun moratorium penerimaan PNS dilakukan pada 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012, penerimaan PNS masih dilakukan untuk beberapa formasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti pegawai di sektor pelayanan masyarakat dan pendidikan. Beberapa formasi tersebut adalah: guru, sipir (petugas penjaga di lembaga pemasyarakatan) , dan dokter. Ada pun kriteria dan syarat penerimaan CPNS bagi jabatan yang bersifat khusus dan mendesak ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi. Selain itu, untuk pengadaan PNS daerah dari jalur pelamar umum, Pemerintah Derah (Pemda) hendaknya berkoordinasi dengan DPRD.



Komisi A DPRD Magetan mendengarkan penjelasan para pejabat BKN mengenai pengangkatan tenaga honorer dan moratorium penerimaan CPNS

Berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer, Kasubdit Perundang-undangan I Tri Priyo Sudarmanto menegaskan bahwa pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru mengenai tenaga honorer. Untuk tenaga honorer kategori II, akan diadakan tes sesama tenaga honorer kategori II dan pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara. (aman-kiswanto)sumber BKN